KETIDAKTEPATAN SANKSI TERHADAP PELAKU CYBERPHISHING DAN PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2022/PN BJB)

Cyberphishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang dilakukan dengan cara meniru entitas tepercaya melalui media elektronik untuk mencuri data pribadi, akun, atau informasi finansial korban. Seiring perkembangan teknologi, hasil kejahatan siber ini kerap disamarkan atau disembunyikan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk melalui media aset kripto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaktepatan atau ketidaksesuaian antara beratnya perbuatan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa dengan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketidaktepatan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dalam putusan tersebut dinilai tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut didasarkan pada alasan utama yaitu karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki jangkauan luas dan berdampak pada banyak korban yang dirugikan hingga ke berbagai negara serta terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar dan mengelola hasil keuntungan yang diperoleh tesebut dengan melakukan pencucian uang. Namun sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan nilai kejahatan yang kuat tersebut sehinga tidak mencerminkan asas proporsionalitas. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan atau kesebandingan antara beratnya hukuman pidana dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang tidak proporsional juga berpotensi menimbulkan disparitas pidana apabila dibandingkan dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa. Perbuatan terdakwa termasuk concursus realis yaitu beberapa kejahatan yang terpisah dan saling berkaitan antara tindak pidana asal yaitu cyberphishing dan tindak pidana lanjutan yaitu pencucian uang. Penerapan concursus berkaitan erat dengan penentuan berat ringannya pidana. Dalam hal terjadi concursus realis, hakim seharusnya memiliki ruang yang lebih berat dalam menjatuhkan pidana.