LEGALITAS DAN BATASAN KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM KERJA SAMA DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI

Penyadapan merupakan tindakan luar biasa yang berpotensi membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan dibatasi secara ketat. Skripsi ini mengkaji legalitas dan batasan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung dalam kerja sama dengan operator telekomunikasi berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator seluler pada tahun 2025 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penyadapan oleh Kejaksaan Agung dan menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas, teori kewenangan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung harus secara tegas bersumber dari undang-undang dan tidak dapat semata-mata didasarkan pada MoU. Selain itu, pelaksanaan penyadapan wajib memenuhi prinsip pembatasan kewenangan, proporsionalitas, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.