TINJAUAN YURIDIS SYARAT PERMOHONAN PAILIT (Studi Putusan No. 08/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby, Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali MA R.I No. 67 PK/Pdt.Sus.Pailit/2013)

ABSTRAK
Masih banyak pertimbangan hakim yang berbeda-beda pada setiap tingkat peradilan khususnya dalam perkara kepailitan seperti putusan Pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/Pn.Niaga.Sby. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Pdt.Sus/2012 bagi pihak Debitur dianggap merugikan perusahaannya yang masih dianggap mampu untuk membayar kewajiban utang kepada kreditur. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: apakah perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan PN. Niaga No.08/Pailit/2012/Pn.Niaga.Sby dan Putusan MA No. 539 K/Pdt.Sus/2012 serta akibat hukum dengan adanya putusan pailit dari pengadilan Niaga No.08/Pailit/2012/Pn.Niaga.Sby. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian adalah UU Kepailitan dan PKPU terkait pembuktian Pembuktian formil sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU tepatnya dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa pembuktian secara sederhana ialah pembuktian yang sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam pembuktian bisa langsung memberikan penerangan terkait permasalahan dalam perkara kepailitan. Akibat hukum yang timbul ialah Debitur yang pailit, semua aset-aset perusahaannya akan disita, serta terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pailit karena putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Sehingga dengan pemutusan tersebut para pekerja tetap bisa mendapatkan haknya karena secara tidak langsung menjadi salah satu kreditor terhadap harta pailit Debitur.
Kata Kunci: Kepailitan, Jaminan, Putusan.