EKSISTENSI PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE TERHADAP KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA

ABSTRAK
Pelaksanaan peradilan pidana melalui teleconference pada saat pandemi COVID-19 merupakan suatu terobosan baru dalam peradilan pidana.Perintah Pelaksanaan peradilan pidana melalui teleconference pertama kali dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan agar proses hukum tetap berjalan dan tidak menghambat proses penyelesaian kasus pidana.Namun dengan pelaksanaan peradilan pidana secara online melalui media teleconference ini tidak sejalan dengan pelaksanaan yang diatur dalam KUHAP sebagai pedoman dalam beracara di persidangan dan tidak dapat memenuhi hak terdakwa untuk hadir secara langsung dipersidangan dan menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan di pengadilan tanpa dibatasi oleh media apapun.Hal tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat isu hukum terkait akibat hukum pelaksanaan peradilan online melalui media teleconference, melihat penggunaan media teleconference secara keseluruhan dalam proses pemeriksaan perkara pidana tidak dapat memenuhi asas-asas dalam persidangan.
Penelitian ini bersifat Normatif. Adapun pendekatan ini menggunakan Pendekatan Preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan online melalui media teleconference tidak sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dantidak dapat memenuhi asas-asas dalam persidangan yang berakibat hukum terhadap putusan yang ditetapkan yaitu tidak memiliki kekuatan tetap dan juga tidak dapat memenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-undang. Selain itu pelaksanaan peradilan pidana melalui media teleconference juga tidak sejalan dengan tujuan pemeriksaan di pengadilan yang itu mencari kebenaran materiil.

Kata Kunci: Peradilan Pidana- Teleconference.