PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6006 K/Pdt/2024)

Perkawinan yang putus karena perceraian membawa konsekuensi hukum terhadap pembagian harta bersama. Persoalan yang sering timbul dalam praktik adalah ketidakjelasan mengenai waktu yang tepat untuk melakukan pembagian harta bersama serta keabsahan pernyataan pelepasan hak atas harta bersama yang dibuat selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini tercermin dalam perkara antara Hanny Weku melawan Evy Soengkono yang menghasilkan pertimbangan hukum berbeda antara Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, dan Mahkamah Agung, khususnya mengenai kekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2009 yang dibuat saat perkawinan masih berlangsung serta status kepemilikan objek sengketa berupa dua unit ruko di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Apakah Surat Pernyataan Pelepasan Harta Bersama oleh Suami Menghapus Haknya atas Harta Bersama saat Perceraian, serta menganalisis putusan manakah yang paling tepat di antara Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.TNG, Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN, dan Nomor 6006 K/Pdt/2024 terkait pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan metode berpikir deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, surat pernyataan pelepasan harta bersama yang dibuat oleh suami pada umumnya tidak dapat menghapus haknya atas harta bersama saat perceraian. Hal ini didasarkan pada empat alasan yuridis: hak atas harta bersama baru lahir setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga pelepasan hak sebelumnya cacat secara yuridis; pelepasan hak atas harta bersama hanya sah melalui perjanjian perkawinan formal sesuai Pasal 29 UU Perkawinan surat pernyataan yang mengandung cacat kehendak seperti paksaan atau penipuan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata; dan pengadilan berwenang mengoreksi pembagian yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Kedua, putusan yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 277/PDT/2023/PT.BTN yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6006 K/Pdt/2024. Kedua putusan ini secara konsisten menegaskan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat saat perkawinan masih berlangsung adalah prematur dan tidak sah karena hak atas harta bersama belum lahir, bahwa ruko yang dibeli selama perkawinan merupakan harta bersama terlepas dari sumber dana maupun nama pendaftarannya sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, serta bahwa kontribusi non-finansial dalam rumah tangga harus diakui sebagai dasar hak pembagian harta bersama yang setara.