PENGATURAN PENGELOAAN ASET WAKAF OLEH BADAN PENGELOLA WAKAF DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

ABSTRAK

Indonesia dan Brunei Darussalam, negara mayoritas muslim yang memiliki
lembaga badan wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia dan Majlis Ugama Islam
Brunei. Kedua lembaga tersebut mengatur tentang pengaturan pengelolaan dan
pengembangan mengenai harta wakaf. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini
bertujuan untuk mengetahui keunggulan maupun kekurangan pengaturan
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Metode penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan

(statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative
approach). Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan Badan Wakaf Indonesia
sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf di Indonesia terdapat
tumpang tindih dalam tugas dan kewenangan dibandingkan dengan Majlis Ugama
Islam Brunei. Karena yang mengelola perwakafan di Indonesia terdapat empat
lembaga yakni BWI, KUA, LKS-PWU, dan Nazhir yang memiliki unsur
kesamaan dalam tugas dan kewenangan sedangkan di Brunei Darussalam Majlis
Ugama Islam Brunei bertindak sebagai Nazhir tunggal di Brunei Darussalam.
Pengaturan aset wakaf di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal wakaf
berjangka mengikuti pendapat mayoritas para Ulama. Sedangkan di Brunei
Darussalam mewajibkan wakaf bersifat selamanya sebagaimana pendapat Jumhur
Ulama. Selain itu pengaturan wakaf di Indonesia belum jelas mengatur yentang
wakaf tidak produktif yang menurut beberapa pendapat para Ulama boleh dijual
dan hasilnya diperuntukan untuk wakaf yang lainnya. Sedangkan di Brunei
Darussalam sudah mengatur tentang wakaf tidak produktif dan di bolehkan untuk
dijual ataupun ditukar dengan hasil untuk perwakafan lainnya.
Kata Kunci : Aset Wakaf, Badan Pengelola Wakaf, Wakaf Berjangka, Ijtihad Ulama