KEDUDUKAN HUKUM SITA PAILIT DALAM PROSES PERKARA PIDANA ATAS HARTA DEBITOR PAILIT

ABSTRAK

Kepailitan adalah suatu sita umum pada kekayaan keseluruhan debitor pailit melalui putusan hakim atau pengadilan negeri yang dimana pemberesan dan pengurusannya akan dilakukan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas guna melindungi hak para kreditor. Namun berbeda yang apabila debitor dalam pailit tersebut ternyata terungkap juga tersangkut kasus tindak pidana yang menyertainya. Adanya sita umum pailit dan sita pidana dalam suatu kasus/ perkara akan menimbulkan suatu konflik norma mengenai sita karena dalam pengaturan sita umum pailit Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU menyebutkan bahwa semua penyitaan akan hapus apabila suatu perkara telah diputus pailit oleh hakim. Sedangkan penyitaan/ sita pidana dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan dalam hal keperdataan dapat tetap dilaksanakan guna kepentingan proses persidangan. Konflik norma pada Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menjadi tumpang tindih dan nantinya akan menimbulkan dampak yang merugikan apabila tidak diselesaikan/ ditangani dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach). Hasil penelitian ini akan menunjukan bahwa setiap kasus kepailitan yang terdapat kasus tindak pidana yang menyertainya tidak serta merta bahwa sita pidana atau sita umum pailit yang mana harus didahulukan. Akan tetapi harus melihat beberapa faktor, asas asas, serta keilmuan yang berkaitan dengan hal terkait.

Kata Kunci : Kasus Pailit dengan tindak pidana, Sita Umum Pailit, dan Sita Pidana