PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA BARANG YANG MASUK KE INDONESIA SAAT BERADA DI WILAYAH BEA CUKAI

ABSTRAK
Hilangnya barang saat berada di dalam wilayah bea cukai dalam hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan wewenang Ditjen Bea Cukai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Karena pada pasalnya Ditjen Bea Cukai berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman proses pengiriman barang mengalami gangguan dan hambatan serta sering terjadi suatu kejahatan dan ketidak bertanggungjawaban atas barang yang akan di ekspor maupun di impor. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya yaitu tanggung jawab mengenai proses pengiriman barang. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Penegakan Hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Kepabeanan.
Adapun tinjaun pustaka yang digunakan adalah dengan menggunakan teori-teori Tanggung Jawab serta Kepastian Hukum. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Penegakan Hukum bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang. Pelaksanaan ganti rugi barang bersadarkan tingkat kerusakan barang, apabila kerusakan diwilayah bea cukai maka pihak bea cukai bertanggung jawab dengan catatan kerusakan tersebut memang disebabkan oleh kelalaian karyawan atau agen perusahaan.

Kata Kunci: Ditjen Bea Cukai, Barang, Penegakan Hukum.