KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

ABSTRAK
Dengan ditetapkannya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang di dasari oleh semakin meningkatnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan karena ringannya hukuman yang ada bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam Undang-undang ini menambahkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang mana pidana tambahan tersebut menuai pro kontra dalam masyarakat luas. Pendapat yang menyetujui tindakan kebiri kimia tersebut karena di landasi oleh tindakan dari pelaku yang dianggap merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, namun disisi lain adanya pendapat yang tidak sepakat dengan adanya kebiri kimia adalah karena beberapa norma hukum yang dilanggar dengan adanya kebiri kimia khususnya norma yang ada dalam hukum kesehatan. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam apakah tindakan kebiri kimia jika diterapkan di indonesia sudah tepat mengingat adanya norma-norma yang dilanggar dengan adanya kebiri kimia itu sendiri.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue aproach) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunder.
Setelah diadakan penelitian ini, tindakan kebiri kimia memanglah bertentangan dengan hukum kesehatan karena tujuan dari hukum kesehatan salah satunya adalah mengupayakan untuk membuat warga negaranya agar sehat karena ketika ada warga negara yang mengalami sakit maka hal tersebut merupakan kerugian negara dan menghilangkan investasi dari negara itu sendiri
Kata kunci: Kebiri Kimia, Kesejahteraan, Hukum Kesehatan.