REGULASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA AREA TROTOAR PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 03/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA, DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI (STUDI KASUS KABUPATEN PAMEKASAN)

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya disebut PKL, masih kesulitan. Disamping ketidaktaatan PKL yang masih menempati area trotoar, bisa jadi dalam pengaturan hukumnya yang bermasalah dan/atau dari kebijakan penetapan lokasi PKL yang kurang tepat oleh Pemerintah Daerah. Maka Apakah pengaturan penataan pedagang kaki lima Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014?; dan Bagaimana kebijakan hukum yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menangani pedagang kaki lima yang menempati area trotoar?.rnDilakukannya penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang undangan, dan sosiologi hukum dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan literatur baik dari karya ilmiah dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi ke lapangan yang diikuti dengan dokumentasi hasil observasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan, Sedangkan Teknik mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan memberikan gambaran gambaran (deskripsi), dengan kata kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data yang diperoleh.rnMaka dapat diperoleh hasil penelitian yakni Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 101 Tahun 2022 tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014. Maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat kebijakan hukum dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan yang terbaru terkait penataan PKL, dengan menghapus sebagian lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai lahan berjualan PKL, terutama lokasi yang mempergunakan trotoar, dan memasukkan lokasi terbaru yang sesuai dengan peruntukannya.