URGENSITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAKrn Manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang kedudukannya setara dalam masyarakat. Tanpa terkecuali adalah kelompok rentan yaitu Penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan mulai hukum internasinal, nasional hingga daerah mengatur sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang penyandang disabilitas tidak mengatur secara spesifik sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan banyaknya hak dan kewajiban penyandang disabilitas di kabupaten Probolinggo tidak terpenuhi. Sehingga banyaknya permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kebijakan serta urgensitas pembentukan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo cukup kompleks serta belum terdapat kebijakan khusus yang mengaturnya. Kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak yang tidak cukup dalam melindungi hak-hak bagi berbagai penyandang disabilitas lainnya. Sehingga kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi suatu urgensi agar pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen melalui produk hukum yaitu Peraturan Daerah. Tentunya Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban negara terhadap penyandang disabilitas dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah, Perlindungan