ANALISIS KEMANDIRIAN, EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KEUANGAN DAERAH(Studi Kasus Daerah Gerbang Kartasusila Di Jawa Timur)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal daerah khawasan Gerbangkertosusila sebagai kemampuan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah pada periode 2014-2018. Dihitung melalui tingkat
kemandirian, tingkat kemandirian, tingkat efektifitas dan efisiensi dengan indikator perhitungan yang telah ditentukan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek dan objek penelitian dilakukan di daerah Khawasan Gerbangkertosusila dengan menggunakan fokus variable perhitungan derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) rasio kemandirian Gerbang kertosusila memiliki rasio kemandirian sebesar 86,87 persen sedangkan jika dilihat perkabupaten dan perkota memiliki tingkat kemandirian yang berbeda. Namun jika dilihat perdaerah adanya perbedaan pada rasio kemandirian tidak semua daerah memiliki rasio kemandirian yang delegatif disebabkan adanya perbedaan kemampuan pemerintah dalam membiayai daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan besarya bantuan atau sumbangan dari pemerintahan pusat. (2) rasio efektifitas Gerbang kertasusila memiliki rasio efektifitas sebesar 106,32 persen sedangkan jika dilihat perdaerah tidak semua daerah masuk dalam kategori sangat efektif karena disebabkan adanya perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan Realisasi Daerah. Apabila daerah tidak dapat merealiasasikan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditentukan maka daerah tersebut dinyatakan belum efektif. Yang artinya pemerintah daerah belum mampu dalam mendapatkan PAD secara efektif.(3) rasio efisiensi Gerbang kertasusila memiliki rasio efisiensi sebesar 98,20 persen yang masuk dalam kategori kurang efisen. Sedangkan apabila dilihat perdaerah semua daerah masuk dalam kategori kurang efisen dimana tingkat efisiensi diatas 65 persen. Ini dikarenakan realisasi belanja daerah lebih tinggi dari realsisasi pendapatan asli daerah.