KEBIJAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI PERGURUAN TINGGI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023

ABSTRAK Salah satu tahapan terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah kampanye. Berbagai kebijakan hukum berupa UU Pemilu dan Peraturan KPU telah mengatur batasan-batasan dalam kampanye. Salah satu batasan dalam kampanye yaitu larangan kampanye di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Namun kemudian adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu karena pasal tersebut dinilai inkonsisten dengan penjelasan pasal tersebut sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya problematika hukum dalam pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana kebijakan kampanye pemilu di perguruan tinggi pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta bagaimana implikasi pasca putusan MK terhadap kebijakan kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekali pun Putusan MK memperbolehkan kampanye di perguruan tinggi, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perdebatan hukum. Adanya tidak sesuaian antara netralitas perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam UU Dikti, serta netralitas dosen ASN sebagai bagian dari perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian perguruan tinggi harus bersikap tegas dan berkomitmen dengan menyusun regulasi internal untuk mempertahankan netralitas perguruan tinggi. Kata Kunci: Kebijakan, Pemilihan Umum, Perguruan Tinggi.