Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Mempercepat Sertifikasi Halal Pada Umkm

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan kebijakan halal dari pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan produk halal dengan hanya menggunakan bahan baku yang telah disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Dengan adanya Sertifikasi Halal sangat membantu para konsumen terlebih yang beragama muslim untuk mengkonsumsi makanan tersebut tanpa takut halal atau tidaknya. Sistem Jaminan Halal (SJH) ini tidak hanya berlaku kepada industri melainkan juga bisa berlaku pada para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini juga sangat penting terlebih banyak masyarakat yang sudah membuka usaha untuk mendorong perekoniman masyarakan. Salah satunya yaitu di Kabupaten Sumenep pastinya banyak para pedagang UMKM namun apakah para pedagang tersebut sudah melakukan pengajuan sertifikasi halal. Serta bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam proses mendukung para UMKM untuk bersertifikasi halal. Kebijakan Kabupaten Sumenep terhadap percepatan Sertifikasi Halal pada UMKM apakah sudah sesuai dengan siyasah syar’iyah yang diketahui membahas urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan, sistem dan prinsip-prinsip Islam. Sehingga diadakan wawancara untuk mengambil data mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Setelah melakukan observasi mengenai hal ini ternyata tanggapan para tokoh dan masyarakat berbeda-beda yang sampai pada kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Sumenep terhapat percepatan Sertifikasi Halal pada UMKM.