TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN TERHADAP PERKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peran pelindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekeda, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal tersebut telah termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PekerjaMigranIndonesia. Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Pekerja Migran Indonesia