Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Perkara Jual Beli Tanah Kas Desa melalui Mekanisme Praperadilan (Studi Putusan Nomor 38/PID.Pra/2023/PN.Sby)

Penetapan tersangka adalah salah satu langkah hukum dalam tahap penyelidikan yang memiliki dampak hukum terhadap hak serta posisi individu dalam proses hukum pidana. Untuk alasan ini, penetapan tersangka harus mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama mengenai pemenuhan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah serta pemeriksaan terhadap individu yang dicurigai. Fokus dari penelitian ini adalah pada legalitas penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 38/PID. Pra/2023/PN. Sby yang berhubungan dengan kasus jual beli tanah milik desa, terutama berkaitan dengan ada tidaknya laporan polisi dan surat perintah penyidikan ganda mengenai objek yang sama.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penetapan tersangka dengan aturan hukum acara pidana dan mengevaluasi pertimbangan hakim praperadilan dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnTemuan dari penelitian menunjukkan bahwa secara formal, hakim praperadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka adalah sah, karena penyidik dianggap telah memenuhi syarat minimum dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Namun, dalam proses penyelidikan, terdapat masalah terkait pemeriksaan terhadap pemohon yang sebelumnya hanya dilakukan sebagai saksi, serta adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang ganda terhadap objek yang sama. Situasi ini menimbulkan kebingungan dalam dasar penyelidikan dan dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam penetapan tersangka.Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 38/PID. Pra/2023/PN. Sby secara formal dinyatakan sah oleh hakim praperadilan, namun secara normatif masih ada kekurangan dalam aspek prosedur dan konsistensi administrasi penyelidikan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan konsistensi dari penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan agar penetapan tersangka dapat benar-benar sesuai dengan regulasi hukum acara pidana yang berlaku.