PANDANGAN PELAKU USAHA HALAL, PENGURUS MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DAN PENGURUS AISIYAH MUHAMMADIYAH BANGKALAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PEREMPUAN KARIR

RINGKASANrnPeraturan perundang-undangan di Republik Indonesia mengatur bahwa jikarnterjadi perceraian, Istri mempunyai kepemilikan atas sebagian harta bersama,rnsedangkan sisanya dimiliki oleh suami. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwarnsuami memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sedangkan tugas istrirnmencakup mengurus rumah tangga dan memberikan bantuan keuangan kepadarnsuaminya. Namun, pergeseran masyarakat telah menyebabkan berkembangnyarnperspektif hukum mengenai tanggung jawab. Di masa kini, banyak istri yang tidakrnhanya menjalankan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga namun juga terlibatrndalam pekerjaan, yang sering kali menjadi penopang keuangan utama bagi keluargarnmereka.rnTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami seluk-beluk alokasi asetrnharta bersama pada perempuan yang bekerja, dikaji melalui pandangan PengurusrnNahdlatul Ulama dan Pengurus Aisiyah Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakanrnmetodologi kualitatif, menggabungkan metode pengumpulan data seperti wawancara,rnobservasi, dan pencatatan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui prosesrnreduksi data, dan temuannya disajikan untuk merumuskan kesimpulan mengenairndistribusi aset bersama bagi perempuan yang berkarir di bisnis halal. Sesuai pandanganrnPengurus Muslimat Nahdlatul Ulama dan Pengurus Aisiyah MuhammadiyahrnBangkalan. Hasil yang didapat dari penelitian ini merupakan terdapat 2 pandanganrnterkait Pembagian Harta Bersama Perempuan Karir Pelaku Usaha Halal, yaitu darirnpengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Bangkalan tidak setuju jika harta bersama dibagirnmenjadi dua selama ada perjanjian pra nikah. Pengurus Aisiyah MuhammadiyahrnBangkalan setuju jika harta bersama dibagi menjadi dua karena mengikuti aturanrnhukum yang berlaku.rnKata Kunci: Harta Bersama, Perempuan Karir, Muslimat NU dan Aisiyah