KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PROSES PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL UMKM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Kabupaten Pamekasan memiliki banyak potensi dan produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik juga sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidup bagi masyarakat. Kabupaten Pamekasan yang terletak di Pulau Madura tepatnya di Provinsi Jawa timur, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu sangat memerlukan adanya pemberlakuan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal ini, maka produk yang dikonsumsi masyarakat madura atau diluar madura sekalipun akan terjamin kehalalannya oleh Negara. Jika suatu produk tidak diberi label halal, konsumen muslim tentunya akan ragu untuk mengkonsumsinya sehingga produk tersebut tidak memberikan manfaat. Sebaliknya jika suatu produk diberi label halal maka dapat memotivasi konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal adalah syarat bagi produsen untuk menerima izin pemberian label halal di suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu Penulis mengambl judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Percepatan Sertifikasi Halal Usaha UMKM Perspektif MaqashidSyariah” Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah KabupatenPamekasan dalam percepatan pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mana proses pencarian datanya melalui teknik survey lokasi untuk pengambilan sampel dan menggunakan kuisioner serta wawancara sebagai sarana pengumpulan data mengenai percepatan pelaksaan sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan. Luaran yang ditarget oleh peneliti pada penelitian ini adalah publikasi jurnal.