ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PASAL 33 HURUF g, PASAL 50 AYAT (1) HURUF a DAN HURUF c UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Dalam tulisan ini Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian pasal dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan gugatan atas pengujian konstitsionalitas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki 2 (dua) alasan sebagai pertimbangan hukumnya, yaitu: Pertama, pemilihan kepala desa di nilai sebagai rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga tidak perlu membatasi syarat domisili tertentu bagi yang akan mencalonkan sebagai kepala desa dan/atau perangkat desa, sebagaimana yang ada dalam persyaratan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, pemilihan kepala desa bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga semua warga Negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk hak yang sama untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala desa dan/atau perangkat kepala desa.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Konstitusiinalitas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kurang mencerminkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18B dan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dapat di katakan bahwa Putusan tersebut telah menafikan nilai-nilai alamiah dari komunitas masyarakat desa yang sudah lama tumbuh dan berkembang di desa.