Analisis Penerapan Earmarking Tax atas Pajak Rokok Terhadap Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pati

Rokok merupakan objek pajak yang dikenai dua pungutan sekaligus, yaitu pajak rokok dan cukai hasil tembakau. Pajak rokok merupakan pajak daerah yang dalam Undang-undang PDRD tahun 2009 termasuk salah satu dari 3 pajak daerah yang memiliki kebijakan earmarking tax. Earmarking tax atas pajak rokok adalah pengalokasian sebagian dari pendapatan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan earmarking tax atas pajak rokok dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah BPKAD dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa penerapan earmarking tax atas pajak rokok di Kabupaten Pati diprioritaskan untuk pembiayaan program jaminan kesehatan dengan cara membiayai iuran premi bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Alokasi dana bagi hasil pajak rokok di Kabupaten Pati bahkan melebihi batasan minimal yang ditetapkan PMK Nomor 128/PMK.07/ 2018. Tujuan dari prioritas tersebut agar masyarakat daerah Kabupaten Pati terutama masyarakat miskin dan tidak mampu memiliki asuransi kesehatan dan memiliki akses untuk pelayanan kesehatan yang merata tanpa minimbulkan kesulitan finansial.