HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT UNTUK MENGKUALIFIKASIKAN LESBIAN, GAY, BISEKS, DAN TRANSGENDER SEBAGAI TINDAK PIDANA

Ketiadaan aturan hukum tertulis yang secara tegas melarang perilaku Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender di Indonesia, memberi peluang terhadap semakin maraknya aksi yang dilakukan oleh Kaum LGBT. mereka menuntut persamaan hak dan perlindungan hukum terhadap komunitas dan perilaku mereka yang menyimpang. Bahkan secara terang-terangan ada beberapa anggota mereka yang melakukan perkawinan sejenis secara terbuka. Persoalan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang cukup tajam di kalangan masyarakat, sebagian besar masyarakat berpandangan perilaku LGBT sebagai suatu kejahatan karena bertentangan dengan pancasila, Undang-undang Perkawinan dan adat istiadat bangsa. Sedangkan yang lain menganggap LGBT sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihargai.
Melalui prespektif hukum yang hidup dalam masyarakat, penulis berusaha menganalisis dan mendefinisikan hakikat perilaku tersebut, apakah perilaku LGBT dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan memakai pendekatan masalah konseptual dan komparatif, penulis mencoba menemukan teori, konsep dan doktrin hukum yang relevan untuk membangun argumentasi dan menemukan jawaban yang valid dan konkrit.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, perilaku LGBT dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan jenis crimina extra ordinaria/mala in se, suatu perbuatan yang dianggap jahat dan merugikan oleh masyarakat meskipun tidak diatur dalam undang-undang, hal ini disebakan karena perilaku tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sarat akan nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia yang religius, adil dan beradab. Sehingga meskipun perilaku tersebut tidak diatur oleh Undang-undang, dapat/memungkinkan untuk dipidana, berdasarkan doktrin ajaran sifat melawan hukum materiil dengan fungsinya yang positif.