PENERAPAN KETENTUAN PENGGELAPAN DAN PENADAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA MIGAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DALAM KASUS PENIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK ILLEGAL

Judul dari tesis ini adalah “PENERAPAN KETENTUAN PENGGELAPAN DAN PENADAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA MIGAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DALAM KASUS PENIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK ILLEGAL”. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah tidak ada suatu kepastian hukum dalam penerapannya Pasal-Pasal berkaitan dengan tindak pidana penimbunan BBM.
Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal 480 KUH Pidana dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal?, b) Apakah ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal?
Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal 480 KUH Pidana serta Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM yang didapat dari illegal truk tangki. BBM yang diakut dalam truk tangki tersebut adalah milik Pertamina, yang ada ditangan pengemudi tangki BBM beserta kernetnya tidak dari perbuatan melawan hukum, diperlakukan seakan-akan BBM tersebut adalah miliknya sendiri, dan dijual kepada Imam Asari selaku pemilk gudang sehingga memenuhi unsur penggelapan. Imam Asari bertindak selaku pembeli BBM illegal milik Pertamina kemudian menjualnya kepada pihak lain, dengan maksud untuk mendapat keuntungan, melalui mengangkut, menjual BBM yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa BBM tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan. Ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal, berdasarkan atas asas lex spesialis derogat lex generalis yakni aturan yang bersifat umum sebagaimana Pasal 372 dan 480 KUHP ditiadakan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 sebagai aturan yang bersifat khusus