HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab dua masalah. Pertama, mengenai kedudukan kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, mengenai bentuk hubungan kewenangan antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah; Pertama, Pemerintah desa Memiliki Kewenangan dalam mengelola keuangan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan asas Otonomi, Ketentuan tersebut mengacu pada asas pengaturan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu asas Subsidiaritas. Kedua, Hubungan kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan desa merupakam kewenangan yang bersifat delegatif, hal tersebut dikarenakan adanya suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa, yaitu kewenangan mengelola keuangan yang sumber utama berasal dari keuangan Negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),. disamping itu, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah supradesa memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sedangkan desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah