ANCAMAN PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU ILLEGAL LOGGING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGRUSAKAN HUTAN

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta dalam pasal 33 aayat 1 undang Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Akhir akhir ini muncul kritikan bahwa perkembangan diterapkannya pertanggung jawaban pidana korporasi telah menyebabkan ketakutan bagi direksi perusahaan karena mereka bisa dijatuhi hukuman pidana dalam menjalankan usahanya. Para pakar ada yang berpendapat bahwa hukuman (pemidanaan) bagi korporasi adalah suatu kekeliruan atau sebuah kesalahan, pertanggung jawaban pidana tidak efiesien dan harus dibatalkan cukup hanya menjatuhkan sanksi pidana dan meminta pertanggung jawaban kepada individu karyawan /pegawai korporasi dan agen korporasi. Akan tetapi, harus disadari bahwa korporasi bukan hanya sebagai suatu entitas fiksi belaka, namun perbuatan (usaha yang dilaksanakannya) suatu yang nyata dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap individu dan masyarat luas.

Kata Kunci : Illegal Logging