POLITIK HUKUM NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAK Indonesia merupakan Negara kesatuan, hal itu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Negara kesatuan merupakan Negara yang bersifat tunggal yang berarti bahwa terdapat satu konstitusi, satu kepala Negara, satu dewan menteri atau kabinet, serta satu parlemen. Sejak tahun 1999 sampai 2002 UUD 1945 telah mengalami empat perubahan demokratis, salah satunya adalah perubahan yang terdapat padal Pasal 18 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 saat ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagai acuan politik hukum Negara kesatuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Apa alasan memilih bentuk Negara kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945. 2). Bagaimana kebijakan bentuk Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.rnMetode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (Legal Research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approuch).rnHasil dari penelitian ini adalah dengan memilih Negara kesatuan sebagai bentuk Negara memberikan rasa sepakat kepada para pendiri bangsa dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan bentuk Negara kesatuan ada tiga pola yang diatur yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Hal itu bertujuan untuk mempertahankan rasa kesatuan dan persatuan dalam Negara sesuai dalam amanat alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata Kunci : Politik Hukum, Negara Kesatuan, Desentralisasi.