Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penebangan Tanpa Ijin Yang Dikelola Oleh Perhutani

Hutan perlu dijaga agar tetap dapat berfungsi. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis. Kasus kerusakan hutan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 82.714.573,-Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Kasus tindak pidana menebang pohon di areal milik Perhutani ini dapat dikategorikan sebagai pembalakan liar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU No. 18 Th. 2013, karena perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur Pasal 94 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 ayat (1) huruf a UU No. 18 Th. 2013.