PERAN DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DALAM MENANGANI KTP ELEKTRONIK DI KABUPATEN BANGKALAN

Pada Tahun 2012 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan baru yakni penggunaan KTP Elektronik atau di Sebut E_KTP sebagai pengganti sitem KTP yang sebelumnya. Kebijkan tersebut merupakan implementasi dari Undan-Undang Negara Republik Indonesia no. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan tranparansi elektronik.Pengambilan langkah kebijakan KTP Elektronik dikarenakan jumlah pendududk di Indonesia yang besar dan memerlukansistem yang akurat untuk mempermudah proses pelayanan.
Antusias Dan partisipasi masyarakat terbilang cukup baik dibandingkan dengan awal dikeluarkannya kebijakan KTO Elektronik pada tahun 2012. Responsible masyarakat yang lamban terhadap terhadap kebijakan KTP Elektronik dikarnakan masyarakat masih awam dan kurangnya sosialisasi dari pemerinntah setempat.. Karena pada hakekatnyan tindakan masif penyelenggara pelayanan publik meruipakan perwujutan kewajiban aparatur pemerintah sebgai abdi Negara yang di atur undang-undang pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayan publik, sebagai penyelenggara perlu ujntuk melakukan inofasi agar percepatan pemerataan KTP Elektronik di Kabupaten Bangkalan dapat terealisasi secara menyeluruh, agar terpenuhi hak hak masyarakat sesuai dengan asas dan hak kewajiban dam undang-undang pelayanan publik.