ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN STUDI KASUS DI DESA DAYAKAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK
Mohammad Nur Kholis, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Dayakan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo) dibimbing oleh Titov Chuk’s Mayvani, S.E.,M.E.
Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang harus segera dituntaskan dan diputus rantai penyebabnya oleh pemerintah. Langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tersebut salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari PKH, yaitu meningkatnya kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Dayakan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Desa Dayakan sudah berjalan sesuai ketentuan. (1) Faktor pendukung meliputi a. Komunikasi, dalam hal ini materi yang disampaikan oleh pendamping sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH dan dilakukan secara konsisten serta dapat dipahami oleh masyarakat. b. Sumber daya PKH yang tersedia di Desa Dayakan ada 2 pendamping dikarenakan jumlah penerima yang banyak dan jarak antar wilayah jauh. c. Sosial ekonomi dan politik, dalam keadaan ekonomi kurang baik antusias masyarakat Desa Dayakan dalam implementasi PKH cukup tinggi. sedangkan budaya sosial buwuh menjadi masalah karena rawan penyelewengan dana bantuan PKH. 2 Faktor penghambat meliputi a. Komunikasi, pada variabel transmisi yaitu kurangnya sosialisai di tingkat kecamatan dan desa. b. Sumber daya, fasilitas sekretariat UPPKH tingkat kecamatan belum maksimal karena masih digabung dengan sekretariat PPK, tidak trsedianya kesekretariatan di Desa. c. Disposisi, pengangkatan birokrasi masih menjadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini kemeterian sosial dan sampai saat ini belum ada insentif dan fasilitas pendukung bagi pendamping PKH serta adaya double job karena minimnya upah bagi para pendamping PKH. Dari hasil penelitian implementasi PKH di Desa Dayakan, disarankan beberapa hal, yaitu; 1) pelaksanaan perlu ditingkatkan ditingkat kecamtan, 2) perlunya pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan PKH di Desa Dayakan, 3) menyediakan Kesekretariatan bagi UPPKH dan terpisah dari organisasi lain, 4) Rekrutmen staf melibatkan pemerintah daerah dan desa agar penempatan tidak terlalu jauh dari lokasi tugas.
Kata Kunci : Kemiskinan, Program Keluarga Harapan