TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (104kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (260kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (327kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (318kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (93kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-20473-170111100299_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (228kB)
Abstract
ABSTRAK
Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang harus mencakup perencanaan, pemanfaatan, menggunakan, melindungi, rehabilitasi, serta merawat ekosistem hutan yang didasarkan pada suatu fungsi dan status kawasan hutan tersebut. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dimana hutan itu sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa. Pemanfaatan hutan pada dasarnya bukan semata-mata merupakan persoalan teknis kehutanan (tanah, air, pepohonan, produksi kayu dan hasil hutan non kayu). oleh kerena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengaturan dalam pengelolaan hutan dan peran suatu lembaga desa dalam pengelolaan hutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian ini dilakukan dengan masud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu, pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pada dasarnya pengelolaan hutan desa oleh lembaga desa (LPHD) sudah jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan berupa PP, Permen, dan peraturan diroktorat jendral. Dalam perakteknya LPHD memiliki kesamaan dalam pembentukannya yang di bentuk oleh peraturan desa. Namun ada perbedaan di ranah pemanfaatan hasil pengelolaan hutan desa. Oleh sebab itu perlu untuk rekonstruksi terhadap LPHD dalam penyelenggaraan. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Pengelolaan Lingkungan Hutan, Oleh Lembaga Desa, Untuk Kesejateraan Masyarakat.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ANDRI SETIAWAN |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Pengelolaan Lingkungan Hutan, Oleh Lembaga Desa, Untuk Kesejateraan Masyarakat. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 19:16 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:17 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/28207 |
