PENEGAKAN HUKUM ATAS PENGUASAAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA DI KAWASAN PECINAN BANGKALAN

ABSTRAK
Penguasaan hak atas tanah adalah kewenangan pemegang hak untuk memakai tanah yang bukan miliknya seperti Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah orang lain atau tanah negara dalam waktu paling lama 30 tahun. Dalam hal penguasaan hak atas tanah, menurut aturan perundang-undangan pemegang Hak Guna Bangunan wajib memperpanjang jangka waktunya jika telah berakhir. Tetapi, pelaksanaan aturan ini tidak dilaksanakan oleh pemegang Hak Guna Bangunan yang ada di kawasan Pecinan Bangkalan karena masih menguasai tanah Negara meskipun status haknya telah berakhir dan tidak adanya tindakan yang tegas dari aparat hukum dalam menanggulagi permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penguasaan obyek dengan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya di kawasan Pecinan Bangkalan dan penegakan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa berdasarkan UUPA pemegang Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya di kawasan Pecinan Bangkalan berubah statusnya menjadi bekas pemegang hak karena haknya telah hapus yang disebabkan tidak melakukan perpanjangan atau pembaharuan hak sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu tanahnya menjadi Tanah Negara dan harus membongkar bangunannya. Dalam hal penegakan hukumnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai kantor otoritas pendaftaran tanah.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Hak Guna Bangunan, Pecinan Bangkalan.