Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai pembaruan hukum pidana masih menyisakan kekeliruan dalam perumusannya. Ketidaktepatan tersebut ditunjukkan dengan adanya frasa alasan pemaaf yang diartikan menghapus sifat melawan hukum didalam ketentuan penjelasan Pasal 433 Ayat (3) mengenai alasan penghapus pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan, koseptul dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa "Terpaksa membela diri" dan "Demi kepentingan umum" seharusnya dikategorikan sebagai alasan pembenar dan bukan alasan pemaaf hal tersebut dikarenakan Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan/ pertanggungjawaban pidana pelaku. ketidaktepatan perumusan seharusnya mampu diminimalisir dikarenakan mampu berimplikasi terhadap tujuan rumusan ketetuan pidana dan penerapan hukumnya. Rekomendasi penelitian ini adalah merevisi redaksi penjelasan pasal tersebut agar selaras dengan prinsip hukum pidana dan doktrin yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.