IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN ASAS TIDAK BERLAKU SURUT (ASAS NON-RETROAKTIF) DALAM PEMBERHENTIAN TPP KEMENTERIAN DESA TAHUN 2025)

Penelitian ini menganalisis penerapan asas non-retroaktif dalam kebijakan publik pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tahun 2025 melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian menemukan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) TPP TA 2025 yang diterbitkan BPSDM pada 3 Januari 2025 bersifat retroaktif karena menyanksi TPP calon legislatif Pemilu 2024 tanpa dasar larangan saat itu, melanggar Pasal 67 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). SPK tersebut juga cacat formil karena melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pasal 10 UU AP, khususnya kepastian hukum, kecermatan, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, serta keterbukaan-transparansi, sebagaimana dikonfirmasi temuan Ombudsman RI No. T1662/LM.11-K60359/VII/2025 tentang maladministrasi. Implikasi hukumnya adalah ketidaksahan SPK sebagai KTUN yang dapat dibatalkan via PTUN (Pasal 71 UU AP), dengan tindakan TPP TA 2024 tetap sah. Skripsi merekomendasikan revisi prosedur SPK, harmonisasi regulasi Pemilu-kepegawaian non-ASN, serta jurisprudensi PTUN khusus retroaktivitas kebijakan publik untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan administratif.