DEKRIMINALISASI PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PASAL 504 dan 505 KUHP

Penghukuman pengemis dan gelandangan yang terdapat pada pasal 504
dan 505 KUHP perlu dilakukan harmonisasi hukum. Alasan penghukuman
pengemis tersebut tidak dapat diterima secara akal sehat, mengingat usaha dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dilakukan secara maksimal.
Negara Indonesia adalah negara hukum, negara juga yang menjamin warga
negaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the
law). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun metode
pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis normatif (Legal ressearch), yaitu suatu
penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.
Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi
kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.
Sedangkan bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan
dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya yang didasarkan pada
analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas
hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan
gelandangan dan pengemis yang terdapat pada pasal 504 dan 505 KUHP harus
diupayakan upaya dekriminalisasi. Karena hukum pidana positif peninggalan
kolonial dan orde lama dirasakan sudah ketinggalan zaman sehingga kurang
memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Pilihan
untuk menghukum gelandangan dan pengemis tersebut merupakan pilihan yang
irrasional dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi
(over capacity). Penegakan hukum pidana dalam penanganan gelandangan dan
pengemis harus di harmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan nilainilai

yang berlaku didalam masyarakat. Penghukuman terhadap gelandangan dan
pengemis bukan solusi dalam menjaga ketertiban umum. Secara sempit proses
dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang
semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif
dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi
negatifnya.

Kata Kunci : Gelandangan, Pengemis, Dekriminalisasi