ANALISIS TEMBAK MATI TERHADAP BEGAL OLEH POLISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Tembak Mati Begal di Kabupaten Sumenep)

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan modus yang bermacam�macam. Salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih banyak terjadi adalah pencurian dengan kekerasan (begal) yang tidak jarang mengakibatkan korban mengalami luka berat (cacat) hingga meninggal dunia. Aksi kejahatan ini tidak hanya banyak terjadi dikota-kota besar melainkan juga dapat terjadi di kota kecil seperti Madura khususnya wilayah Sumenep seperti halnya yang terjadi pada pelaku atas nama Herman yang di tembak mati di tempat oleh kepolisian Sumenep dalam menjalankan aksinya. Polisi sebagai pihak yang berwenang menciptakan suasana aman nyaman dan kondusif di masyarakat di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagian orang salah atas tindakannya tersebut. Dalam penelitian ini mengangkat pokok bahasan yaitu perspektif hukum pidana terhadap tindakan kepolisian yang menembak mati terduga pelaku begal. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama dalam SOP, tindakan kepolisian yang menembak mati korban di tempat dalam keadaan tidak berdaya jelas bertentangan dengan standart operasional yang ada sebagaimana di atur dalam Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kedua, tindakan kepolisian dapat dibenarkan jika dalam upaya pencegahan tersebut terjadi aksi perlawanan dari pelaku yang berpotensi membahayakan masyarakat atau anggota kepolisian yang sedang bertugas. Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian dengan kekerasan dapat diancam dengan Pasal 365 KUHP ayat (1), (2), dan (3) yang ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Kemudian terkait dengan tindakan kepolisian dalam perspektif hukum pidana yang menembak mati korban di tempat berdasarkan ketentuan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah sah dan dapat dibenarkan sebab dalam faktanya terjadi upaya perlawanan dari korban ketika pihak kepolisian berupaya mencegah dan menangkat terduga pelaku begal atas nama Herman sebagaimana telah disebutkan di atas.