KEWENANGAN MENGESAMPINGKAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan amanat kontitusi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk bagi aparatur penegak hukum. Tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum sehingga hukum akan dihormati dan ditaati dengan baik. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi sesuai dengan prosedur peradilan pidana untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, dengan adanya kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung telah menyimpangi proses peradilan pidana sehingga tidak diperoleh kepastian hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang digabung dengan pendekatan studi literature.
Meskipun kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung telah diatur oleh dalam Undang-Undang Kejaksaan tetapi dapat menimbulkan pertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam KUHAP, sehingga diperlukan upaya hukum untuk mengkaji dan menguji keputusan mengesampingkan perkara.