SISTEM PENGAWASAN SATGAS HALAL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG PADA PRODUK PANGAN YANG BELUM TERSERTIFIKASI HALAL (Perspektif PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal)

Penelitian ini di latar belakangi dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh satuan tugas halal yang di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha memperdagangkan produk yang memiliki sertifikasi halal. bahwasanya tidak mencantumkan label halal pada produk pangan dapat membahayakan konsumen khususnya masyarakat Muslim. Dalam penelitian tentang pengawasan ini difokuskan pada sistem satgas halal dalam mengatasi banyak produk pangan yang beredar di masyarakat tanpa memiliki sertifikasi halal, serta kendala dalam pengawasan dan upaya pemerintah untuk mengatasi produk pangan yang belum tersertifikasi halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis dan empiris, yaitu dari landasan teoritis seperti tulisan para ahli atau per undang– undangan, dengan dilanjutkan mengadakan penelitian data primer untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan produk pangan yang belum memilik sertifikasi halal kemudian menganalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, guna mengetahui keadaan proses sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, sistem pengawasan satgas halal kementerian agama kabupaten jombang pada produk pangan yang belum tersertifikasi halal masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi aturan sertifikasi halal dan masih berada pada tahap awal pembangunan sistem, serta kendala sember daya manusia yang baru dibentuk, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan teknis dan administratif, kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan perubahan struktur sistem baru. Adapun upaya dalam mengatasinya dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga di kabupaten dalam pembagian tugas pengawasan serta sanksi, penguatan dan penambahan tenaga pengawas, membangun sistem digital dan integrasi pelaporan halal, dan peningkatan edukasi publik serta literasi halal bagi pelaku usaha.