PEMBERHENTIAN GUBENUR YANG BERSTATUS TERDAKWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TANHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam hal ini terdapat beberapa latar belakang kasus yakni gubernur yang posisinya sebagai terdakwa tidak diberhentikan sementara oleh presiden sehingga posisinya tetap sebagai gubernur yang sah, namun secara peraturan lebih tepatnya pasal 83 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, namun dari mendagri tetap bersikukuh dengan alasannya yakni ingin menunggu dakwaan terlebih dahulu barulah diberhentikan padahal dalam p;asal 83 ayat (2) kepala daerah dan atau akil kepala daerah diberhentikan berdasrkan register perkara yang membuktikan bahwa dia sudah menjabat sebagai terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendektan peundang – undangan (statute approach) dan juga pendekatan secara konsep (Conceptual approach). hasil penelitian ditemukan terdapat beberapa temuan yakni. Gubernur yang mennggal dunia dan permintaan sendiri diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusukan oleh DPRD kepada presiden melalui mentri untuk gubernur yang melanggar hukum maka akan diberhentikan oleh presiden melalui usulan mentri.