PENERAPAN PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

AbstrakrnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia dan Malaysia serta menilai kesesuaiannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat dan umumnya diatur dalam hukum pidana nasional. Namun dalam praktiknya, di beberapa wilayah masih diterapkan sanksi pidana adat sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penal Code (Kanun Keseksaan) Malaysia, serta berbagai sumber hukum adat, dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana adat terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia memiliki peran yang lebih luas dan dapat berjalan berdampingan dengan hukum pidana nasional sebagai wujud pluralisme hukum. Sementara itu, di Malaysia penerapan pidana adat lebih terbatas dan hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu melalui lembaga Native Courts. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan pidana adat pada prinsipnya selaras dengan sistem pemidanaan di Indonesia sepanjang dilaksanakan secara proporsional, tidak bertentangan dengan asas legalitas dan hak asasi manusia, serta tidak menimbulkan penghukuman ganda yang berlebihan. Dengan demikian, pidana adat dapat berfungsi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional.rnKata kunci: pidana adat, tindak pidana pencurian, pluralisme hukum, sistem pemidanaan.