PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK PADA PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Pajak merupakan peralihan kekayaan atau harta dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan yang tidak ada imbalannya tersebut dalam kejadian sehari-hari hanya terjadi misalnya karena perampasan, penggarongan, pemberian hadiah secara sukarela dan lain-lain. Oleh karena itu, agar pemungutan pajak tidak dikatakan sebagai perampokan, penggarongan atau pemberian hadiah secara sukarela maka disyaratkan bahwa pajak sebelum dikenakan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan dalam APBN, untuk menigkatkan penerimaan APBN dari sektor pajak, pemerintah memberikan fasilitas perpajakn yang berupa Pengampunan pajak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian terhadap perundang undangan (Statute approach), yaitu dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan undangan yang berkaitan dengan pengampuanann pajak, perjajian pajak antar negara dan pertukara informasi
Pengampunan pajak yang dilkauakan sesuai prosedur terdapat perbedaan tarif yang digunakan untuk harta Warga Negra Indonesia yng berada di dalam wilayah Negra Kesatuan Republik Indonesia dengan harta yang berada di luar wilayak Kesatuan Negra Republik Indonesia yang kemudian dilaihkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penarikan harta yang demikian disebut dengan repatriasi. Untuk melakukan repatrisais terhdap harta WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, repatriasi dapt dilkauakan apabila ada hubungan bilateral yang telah terjalin antar negara. Dsalah satu hubunga bilateral adalah Indonesia dengan Singapura. Hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura dalam bidang perjakan diwujudkan denga diadakannya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Singapura. Dalam perkembnagnnya banyak negra yang memberikan faslitas pajak yang menguntungkan, baik dengan tarifpajak yang murah atau bebas pajak. Pada negara yang memberikan fasilitas pajak seperti tersebut, pertukaran informasi sangan sulit dilkukan. Salah satu negara terebut adalah Singapura. Pada Perjanjian Penghindaran pajak Berganda memang diatur tentang pertukan informasi, akan tetapi sebuta negarayang menerapkan perlindungan pajak bagi wajib pajak masih melekat.

Kata Kunci : pengampunan pajak, repatriasi, pertukaran informasi, pajak antarm negara