KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN ANCAMAN PIDANA OLEH HAKIM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby)

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengisyaratkan bahwa Pemerintah ingin mencegah dan memberikan efek jera bagi pelanggar dengan menetapkan minimal ancaman pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam Putusan Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar. Dari putusan tersebut terdakwa dijatuhi sanksi pidana sangat jauh dari ancaman minimal yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Apabila tidak berpedoman pada ancaman minimal dan maksimal pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dikhawatirkan amanah dan tujuan tidak tercapai yaitu efek jera pada pelanggar dan calon pelanggar. Dalam kedua putusan tersebut, keduanya dijatuhi pidana jauh di bawah minimal tanpa menyebut adanya alasan pembenar, pemaaf atau alasan yang meringankan. Apabila dicermati putusan menyebut memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang menentukan pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal pidana 15 (lima belas) tahun. Adanya perbedaan interpretasi hakim dalam memahami ketentuan pidana minimum khusus menyebabkan adanya disparitas yang menonjol. Selain itu, penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yaitu: faktor hukum, faktor internal dan eksternal hakim, latar belakang terdakwa, peran terdakwa, rekam jejak terdakwa, tingkat pemahaman terdakwa, barang bukti, serta bobot volume satwa. Sehingga, penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan di bawah batas minimum dapat melemahkan efek jera dan berpotensi terjadi residivis khususnya pada tindak pidana perdagangan satwa liar.