Perlindungan Hak Asasi Manusia Tunanetra Terhadap Mata Uang Rupiah Dalam Sistem Pembayaran

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang tunanetra dalam sistem pembayaran sangat penting. Dikarenakan keterbatasan para penyandang tunanetra, mereka cenderung jadi bingung, dan ada sebagian orang yang akan menggunakan kelemahannya dalam bertransaksi menggunakan uang. Di dalam peredaran mata uang di Indonesia ada mata uang rupiah emisi 2011 dan 2016. Di mata uang rupiah emisi 2011 tidak ditemukan blind code nominal yang dapat digunakan untuk para penyandang tunanetra. Hal ini cukup mempersulit bagi penyandang tunanetra ketika akan melakukan transaksi / penggunaan uang jika uang yang dipegang adalah uang rupiah sebelum emisi 2016.
Selain negara yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak penyandang tunanetra dalam sistem pembayaran, ada juga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang membantu pemenuhan hak penyandang tunanetra tersebut. Oleh sebab itu maka tugas akhir ini menggunakan metode penulisan normatif, tetapi ada data tambahan berupa wawanca penyandang tunanetra.
Hasil dari analisis ini memperkuat bahwa memang penyandang tunanetra masih mengalami kesulitan membedakan nominal dalam mata uang rupiah, karena kenyataannya yang beredar dan sebagian yang digunakan tidak selalu dengan emisi 2016. Meskipun memang sudah ada aturan Peraturan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini memungkinkan bagi penyandang tunanetra menggunakan mata uang rupiah yang belum ada blind code. Dan juga masih ada masalah dengan peredaran mata uang. Karena peredaran mata uang rupiah sekarang masih ada yang menggunakan mata uang sebelum emisi 2016 khususnya mata uang rupiah dengan nominal 1000 (seribu) dan 5000 (lima ribu), dan itu membuat sulit untuk menggunakan mata uang rupiah bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunanetra.