PRINSIP HUKUM HAKIM PASIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Putusan Nomor 88/PDT/2015/PT.SMR. dalam putusan tersebut mengandung
prinsip hukum ultra petitum partium yang menjadi asas larangan dalam sebuah
putusan karena ketika dalam sebuah putusan yang mengandung asas hukum ultra
petitum partium menjadi cacat. Bahwasanya hukum acara perdata di Indonesia
menerapkan prinsip hukum hakim pasif dalam sebuah peradilan perdata sesuai
dengan perkara perdata yang bersifat privat yang lebih berperan dalam sebuah
peradilan yaitu antara kedua belah pihak
Penelitian ini merupakan penelitian normativ, dengan menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan putusan, penggunaan dua metode
tersebut untuk mengatasi bagaimana penerapan hukum terhadap kontradiksi yang
terjadi antara prinsip hukum pasif dan hakim aktif. Bahan hukum yang digunakan
yaitu bahan hukum primair, yaitu kitab hukum acara perdata
Hasil penelitian menunjukkan dalam sebuah putusan yang di putus oleh hakim
harus mengikuti prinsip hukum yang telah diatur oleh hukum acara perdata Indonesia
demi terciptanya keadilan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim
dilandasi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
namun perlu diketahui bahwa prinsip hukum hakim pasif, ultra petitum partium,
imparsial harus dijalankan dalam peraktek peradilan perdata demi terciptanya
keadilan karena pada dasarnya perkara perdata lebih bersifat privat dimana pihak
yang berperkara lebih berperan dalam sebuah persidangan.
Kata kunci : asas hakim pasif,asas ultra petitum partium,hukum acara perdata