PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATA NEGARA AN INDONESIA (REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014)

ABSTRAKrnUsulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dilatar belakangi olehrnanggapan bahwa kepala desa merasa terkekang dan tidak leluasa menjalankanrntugas dan fungsinya karena terganjal dengan aturan-aturan yang dianggap tidakrnmemberikan keleluasaan untuk mengurusi wilayahnya sendiri. Sehingga dapatrndisimpulkan bahwa hal itu berdampak pada optimalnya kinerja kepala desa dalamrnmenjalankan tugasnya untuk membangun desa.Merubah atau merevisi suaturnaturan tertutulis perlu suatu alasan yang kuat dan harus dipertimbangkan olehrnpembuat undang-Undang, atas alasan periodesasi masa jabatan kepala desa. jikarnalasan tersebut mengenai optimalisasi kinerja kepala desa yang perlu diperhatikanrnadalah peran masyarakat dipedesaan dalam pelaksanaan Demokrasi dan hak hakrnmasyarakat desa itu sendiri dalam menentukan kelayakan seorang kepala desarndalam memimpin desa tersebut dan pertimbangan melalui peninjauan NormaNorma yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.rnOleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana politikrnhukum masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun serta apakahrnperiodesasi masa jabatan kepala desa sama dengan konsep Negara KesatuanrnIndonesia.rnMetode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatifrn(Legal Research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatanrnperundang-undangan (Statute Approach).rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa masa jabatan kepala desa dari 6rn(enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun berawal ketidak puasan pejabat kepalarndesa yang menganggap bahwa menjabat selama enam tahun sangat kurang. Sertarnpriodesasi masa jabatan kepala desa sama dengan konsep Negara KesatuanrnIndonesia dikarenakan Otonomi desa merupakan suatu konsep yang tidak dapatrndipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).rnKata kunci: Politik Hukum,periodesasi masa jabatan Kepala Desa.