Pengawasan Pemerintah Terhadap Aktivitas Pekerja Migran Indonesia di Jepang Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri terus meningkat seiring dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Jepang menjadi salah satu negara tujuan utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) karena tingginya kebutuhan tenaga kerja serta adanya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh PMI di Jepang, seperti pelanggaan keimigrasian, tindak pidana, pelanggaran kontrak kerja, dan gangguan ketertiban umum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan pengawasan terhadap PMI serta bagaimana implementasi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas PMI di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta sumber berita yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum serta mengaitkannya dengan kasus-kasus pelanggaran PMI di Jepang.rnrnHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan PMI dalam peraturan perundang-undangan telah ada, namun masih didominasi oleh pengawasan administratif dan belum mengatur secara komprehensif pengawasan terhadap aktivitas PMI di negara penerima. Implementasi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas PMI di Jepang juga belum optimal, sehingga menimbulkan celah pengawasan yang berkontribusi pada terjadinya pelanggaran hukum oleh PMI. Oleh karena itu, penguatan pengawasan yang bersifat aktif, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin ketertiban dan perlindungan PMI di negara penempatan. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Pemerintah