REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG MENJADI PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, ekologi
dan social yang tinggi. Hutan alam tropika juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan
system penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan
dengan pengelolaan hutan yang tepat. Prosedur perizinan dan batasan revegetasi lahan
bekas tambang menjadian perlu pengaturan dari pemerintah. Revegetasi lahan bekas
tambang menjadi pertanian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun
2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Jenis penelitian dalam penulisan
skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini
menggunakan pendekatan Perundang-Undangan.
Prosedur perizinan dan batasan revegetasi lahan bekas tambang menjadi pertanian
masih belum ada pengaturan yang jelas. Revegetasi lahan bekas tambang menjadi
pertanian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.