DISSENTING OPINION PUTUSAN PERADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF KBENARAN HUKUM

Dasar konstitusionalitas terjadinya Dissenting Opinion hakim dalam penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan yuridis normatif, dan dari hasil penelitian ini bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka, dengan sifat merdeka itulah para hakim diberi kebebasan untuk menelaah, menganalisis dan menilai serta menyimpulkan perkara dan/atau sengketa yang ditangani sesuai dengan keyakinan masing-masing dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nilai Kekuatan hukum putusan pengadilan walaupun Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan yang masih proses upaya hukum di dalam nya ada terdapat Dissenting opinion Beda pendapat) antara hakim satu dengan yang lain nya, karena Dissenting opinion telah masuk dalam pertimbangan putusan tidak juga mempengaruhi nilai kepastian hukum nya.rnKalimat kunci: Dissenting Opinion, Rechtvinding Kepastian Hukum.