CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA

ABSTRAKrnrnPerkembangan teknologi saat ini berada pada era dimana semua bisa dijangkau secara digital melalui aplikasi. Perkembangan tersebut diikuti di bidang teknologi e-commerce berkaitan dengan sistem dan alat pembayaran. Crypto salah satu mata uang virtual yang banyak digunakan saat ini. Bank Indonesia sudah menyatakan larangan terhadap cryptocurrency untuk transaksi dan tidak diakui menjadi alat pembayaran. Banyak sekali kegiatan yang menggunakan crypto sebagai alat pembayaran seperti obat-obatan, senjata api, dan lainnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana penggunaan cryptocurrency sebagai pemicu tindak pidana ekonomi di Indonesia?rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normativ dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum. Hasil dari penelitian ini adalah cryptocurrency dalam perundang-undangan Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Keberadaan cryprocurrency berbasis teknologi Blockchain membuka peluang terjadinya kejahatan siber. Hal tersebut karena cryptocurrency tidak memiliki otoritas pengatur serta kepemilikan yang anonimus. Legalitas crypto diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan larangan penggunaan diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.rnKata Kunci: Cryptocurrency, Tindak Pidana Ekonomi