TUGAS DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TERLIBAT DALAM PENERTIBAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan pemerintahan daerah dengan tentara naional indonesia dan
kepolisian negara republik indonesia yang tercantum dalam undang undag
pemerintahan daerah ialah sebagai bagian dari FORKOPIMDA, adanya aturan
mengenai FORKOPIMDA tidak lantas menjadikan TNI dan POLRI sebagai
lemabaga atau pasukan yang berada dibawah pemerintahan daerah, melainkan
sebagai bagian untuk menjaga ketetiban negara republik indonesia di suatu daeah.
Terkait dengan rusan ketertiban umum pemerintahan daerah dibantu satpol PP
dalam menegakkan Perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat didaerah. Dalam menjalankan tugasnya
satpol PP dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan kepolisian dapat meminta bantuan kepada tentara nasional indonesia. Tugas
bantuan dari satpol PP tidak lain untuk menggunakan jasa kepolisian dan tentara
seharusnya tidak keluar dari tugas fungsi utama TNI dan POLRI, hal ini ditujukan
agar tidak menimbulkan persepsi bahwa TNI dan POLRI berada dibawah
pemerintahan daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan melakukan pengkajian terhadap perundang undangan (Statute
approach), yaitu dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan undangan yang
berkaitan dengan tugas bantuan kepolisian negara republik indonesia dan tentara
nasional indonesia serta peraturan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum
yang akan dikaji.
Apabila terjadi penggunaan kepolisian dan tentara dalam tugas penggusuran
yang merupakan tugas bantuan, maka tugas bantuan tersebut bukan untuk terlibat
dalam tugas penggusurannya melainkan untuk melakukan pengamanan dalam
pelaksanaan penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah, maka
dari itu tugas pengamanan tidak memperbolehkan kepolisian dan tentara untuk
ikut melakukan penggusuran tersbut, tetapi ditujukan untuk menjaga keamanan
apabila terjadi kericuhan yang dapat membahayakan pihak dalam penggusuran
termasuk penggusur, dan yang tergusur, sehingga kepolisian dan tentara harus
bersikap netral karena bukan hanya menjaga pihak penggusur melainkan juga
pihak yang tergusur.

Kata Kunci : Forkopimda, TNI, POLRI, Pemerintahan Daerah