KEBIJAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PARTAI DEMOKRAT KOTA SURABAYA DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Revitalisasi peran dan fungsi partai politik merupakan sentral dan jawaban utuh atas pertumbuhan dan perkembangan berbagai partai politik di masa sekarang. Hal tersebut terbukti dalam ruang lingkup transparansi dan akuntabilitas yang terbilang masih banyak partai politik yang cacat akan hal tersebut. Oleh karenanya, indeks akuntabilitas keuangan partai politik merupakan suatu hal yang absolut bagi keberlangsungan kehidupan partai yang tidak sedikit mendapat bantuan dana dari masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif, yang mana menitikberatkan penelitian terhadap norma hukum yang terkait dengan sebuah peristiwa hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan untuk sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperolah secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang merupakan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Lalu metode analisanya dilakukan dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran guna membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.rn Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan transparansi dan akuntabilitas Partai Demokrat Kota Surabaya dalam pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Selain itu, upaya Partai Demokrat dalam meningkatkan eksistensinya dalam mewujudkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan juga dinilai sesuai dengan peraturan yang ada, dimana Partai Demokrat sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan penyaluran bantuan keuangan.