TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYELENGGARAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7P/HUM/2020)

ABSTRAK Dikabulkannya judicial review oleh Mahkamah Agung terkait kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjadi titik krusial dalam evaluasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Putusan tersebut muncul sebagai respons atas keberatan masyarakat terhadap kenaikan iuran yang dinilai berpotensi membatasi akses pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok kurang mampu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak atas kesehatan, serta bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap mekanisme pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial dan kesehatan, putusan Mahkamah Agung, serta literatur dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma untuk membangun konstruksi mengenai tanggung jawab konstitusional negara dan desain pengawasan terhadap BPJS Kesehatan dalam kerangka negara kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memikul kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan, yang diwujudkan melalui pembentukan sistem JKN, penyediaan pembiayaan yang berkeadilan, serta pengawasan terhadap penyelenggara jaminan kesehatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 menegaskan batas kewenangan pemerintah dan mendorong peningkatan orientasi pengawasan BPJS Kesehatan dari sekadar kepatuhan administratif menuju pengawasan substantif yang berfokus pada perlindungan hak peserta. Dengan demikian, penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan JKN yang akuntabel, berkeadilan, dan sejalan dengan kewajiban konstitusional negara.rnKata Kunci: hak atas kesehatan, BPJS Kesehatan, pengawasan